SKPD Pemkot Palembang Didenda Rp659.346.058,94 Akibat Keterlambatan Bayar 17 Paket Pekerjaan Belanja Modal dan...
PALEMBANG, (BPK).-
17 Paket Pekerjaan Belanja Modal dan Satu Paket Pekerjaan Belanja Hibah pada TigaSKPD Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan SebesarRp659.346.058,94Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Palembang merealiasasikan...
Belanja Jasa Operator Simda Setda Banyuwangi Diduga Melebihi Anggaran
BANYUASIN, (BPK).- Belanja Jasa untuk Operator Simda-Keuangan/Barang / Aplikasi Komputer Lainnya pada Sekretariat Daerah Melebihi Ketentuan Pemkab Banyuasin menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp631.310.453.709,00 dengan realisasi sebesar Rp588.121.704.500,32 atau...
Kerjasama Pemkab Banyuasin dan PLN Terkait Ketersediaan Meteran Belum Maksimal
BANYUASIN, (BPK).- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemkab Banyuasin dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu Terkait Ketersediaan Meteran dan Pemeliharaan Lampu Jalan Belum Optimal Pemkab Banyuasin menganggarkan...
Tender Proyek Pemda Muara Enim Diduga Tidak Sesuai Aturan
MUARA ENIM, (BPK).- Pelaksanaan Evaluasi Tender Belum Sepenuhnya Berpedoman pada Dokumen Pemilihan dan Terdapat Kelebihan Bayar atas Penambahan Volume Item Pekerjaan yang memiliki...
Tangkap Bangsat Proyek Mamin Pemda Empat Lawang
EMPAT LAWANG, (BPK).- Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu pada Bagian Ekonomidan Pembangunan Tidak Sesuai Nota Pemesanan Sebesar Rp137.967.000,00BPK merekomendasikan
Bupati Empat Lawang agar memerintahkan SekretarisDaerah...
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Empat Lawang Kurang Penerimaan Retribusi Sebesar Rp114.245.000.00
EMPAT LAWANG, (BPK).- BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadapperaturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagaiberikut.
Bongkar Dugaan Korupsi Menara Telekomunikasi Diskominfo Muatan Enim
MUARA ENIM, (BPK).- Pemerintah Kabupaten Muara Enim Belum Menetapkan Retribusi Pengawasan danPengendalian Menara Telekomunikasi danRetribusi PBG minimal sebesar Rp452.895.786,93 dan belum MenagihRetribusi Pengawasan dan PengendalianMenara Telekomunikasi sebesarRp255.431.523,34.
BPK merekomendasikan...
GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERINTAHKAN SEKETARIS DAERAH KEMBALIKAN DANA KE KAS DAERAH
PALEMBANG, (BPK).- Kucar Kacir dana anggaran belanja .Pemprop Sumsel . Pasalnya. DanaSebesarRp2.754.550.849,72memproses kelebihan pembayaransebesar Rp757.790.895,47 atas kekuranganvolume pekerjaan Belanja Modal sesuaiketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
ALI SOPYAN Pimpinan...
PDAM TIRTA MUSI KOTA PALEMBANG AJANG SANTAPAN PEJABAT BANGSAT
PALEMBANG, (BPK).- Sulitnya Untuk Konpirmasi di jajaran raja raja kecil di PDAM Tirta Musi. Kota Palembang Pemerintah kota palembang dalam neraca per 31 desember 2020 menyajikan saldo investasi jangkah panjang permanaen berupa...
SINDIKAT KORUPTOR DI LINGKUNGAN PEMDA MUSI BANYUASIN SUMSEL
BANYUASIN, (BPK).- Ali Sopyan menyoroti. Menjamurnya sendikat koruptor di Pemkab Musi Banyuasin (MUBA) Yang kerap ssekali menggerogoti dana APBD/ APBN .Pasalnya Pemberantasan korupsi di Sumsel tidak menjadikan...