EMPAT LAWANG, (BPK).- BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai
berikut.

  1. Regulasi, pendataan, dan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah belum memadai
    yang mengakibatkan kekurangan penerimaan retribusi sebesar Rp114.245.000.00 dan
    kehilangan potensi penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah;
  2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 14 SKPD tidak sesuai ketentuan yang
    mengakibatkan lebih saji Belanja Barang dan Jasa dan kelebihan pembayaran sebesar
    Rp4.351.410.497,00;
  3. Klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada tujuh
    SKPD tidak tepat yang mengakibatkan kurang saji realisasi Belanja Barang dan Jasa
    sebesar Rp80.188.368.999,00, kurang saji realisasi Belanja Hibah sebesar
    Rp16.941.520.000,00, dan lebih saji realisasi Belanja Modal sebesar Rp97.129.888.999,
  4. Kekurangan volume atas paket pekerjaan Belanja Modal pada tiga SKPD yang
    mengakibatkan lebih saji Belanja Modal dan Aset Tetap serta kelebihan/potensi
    kelebihan pembayaran sebesar Rp4.840.926.657,36; (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here