PURWAKARTA, (BPK).- Hal luar biasa terjadi dalam Rapat Paripurna I DPRD Purwakarta yang membahas rencana pembangunan industri Kabupaten Purwakarta 2022-2024 serta penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, Kamis 21 Juli 2022.
Rapat besar ini hanya dihadiri 13 dari 45 anggota dewan. Hal tersebut terjadi diduga karena DPRD dilanda konflik besar.
Menurut salah satu anggota DPRD Purwakarta, ketidakhadiran mayoritas anggota dewan karena terjadi konflik internal di dalam tubuh DPRD.
Ketika wartawan media beritapemberantaskorupsi.com menanyakan bentuk konflik yang terjadi di DPRD, dia mengatakan semua masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi.
“Masalah adalah ‘bumbu’ dalam lembaga pemerintah. Baik itu yudikatif atau legislatif, begitu pula DPRD Purwakarta. Saya tidak bisa membuka konflik seperti apa yang terjadi. Tapi semua masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi,” katanya kepada wartawan beritapemberantaskorupsi.com.
Ketika disindir konflik terjadi karena pembagian “kue” tidak rata, dia membantahnya.
“Kue apa di DPRD,” katanya.
Hal senada diungkapkan anggota dari beda bendera. Menurut dia, komunikasi di DPRD kurang berjalan baik. Hal tersebut yang membuat banyak anggota dewan tidak mengikuti Rapat Paripurna I.
Ketika ditanyakan apakah saat ini di “Gedung Putih” sedang ada masalah besar, sampai banyak anggota dewan tidak hadir, dia menjawab singkat.
“Silahkan tafsir tidak ada komunikasi sesuai tafsiran akang,” katanya.
Menanggapi ketidakhadiran mayoritas Rapat Paripurna I, Wakil Ketua I Sri Puji Utami menjelaskan mereka yang tidak hadir punya alasan masing-masing.
“Saya tidak tahu apa alasan mereka tidak hadir, karena ini baru saja terjadi di dewan. Pasti mereka alasan masing-masing,”katanya.
Puji menjelaskan rapat paripurna akhirnya ditunda dan setelah ada keputusan rapat badan musyawarah.
“Karena jumlah anggota tidak sesuai tata tertib DPRD, rapat paripurna ditunda. Dalam rapat skor pertama 30 menit, skor kedua 15 menit. Akhirnya ditunda sampai ada jadwal lagi dari badan musyawarah,” katanya. (Vans)
