Terindikasi Penempatan Jabatan Berbau Transaksional Sebabkan Raport Merah Pelayanan Publik di Kab Bekasi
Kabupaten Bekasi || Berita Pemberantas Korupsi.com
Pelayanan publik di Kabupaten Bekasi yang tidak optimal dan jalan di tempat mendapat sorotan Umum Sniper Gunawan. Salah satu tokoh masyarakat yang lebih lebih akrab disapa Kang Gun atau Mbah Gun mengungkapkan beberapa hal penting yang menjadikan pelayanan publik jalan di tempat bahkan dari periode-periode bupati sebelumnya, Minggu (29/8).
Hal itu disampaikannya kepada awak media dalam wawancara di kediamannya, apa itu pelayanan publik dan bagaimana seharusnya itu diperbaiki agar pelayanan masyarakat terpenuhi.
Menurut Kang Gun, ” jika mengacu ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini penyedia nya adalah Pemkab Bekasi, Persoalan yang terjadi justru berawal dari unsur birokrasi Pemkab itu sendiri dimana penempatan posisi jabatan terindikasi berbau transaksional sehingga pelayanan publik saat ini jalan di tempat,” ungkapnya.
Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum penempatan posisi jabatan di pemkab terindikasi berbau transaksional. Hal ini diibaratkan seperti kentut, tercium baunya tapi tidak nampak faktanya.
“Karena majunya suatu daerah adalah terbangunnya insfratuktur jalan yang baik dan terkoneksi antar daerah, antar Kabupaten, Kecamatan dan bahkan antar Desa, dan dengan tidak mengenyampingkan pelayanan publik lainnya seperti pembuatan KTP dan perizinan lainnya.
Menurutnya, “pelayanan publik yang menjadi indikator berawal dari insfratuktur jalan, salah satunya yang menjadi indikator majunya suatu daerah adalah infrastrukturnya. kalau kualitas insfratuktur jalannya ” kurang bagus” tidak akan tercipta kemajuan di daerah tersebut baik masyarakatnya maupun pembangunannya.” tukas kang Gun.
“Semua itu karena faktor dari pejabatnya Itu sendiri yang tidak mempunyai komitmen membangun daerah, dan di mulainya dari penempatan jabatan yang terindikasi berbau transaksional yang saya katakan bagaikan kentut, tercium baunya , tapi fakta nya tidak terlihat,” singgung Gunawan.
Lanjut Kang Gun, “PJ Bupati Bekasi H. Dani Ramdan harus bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan perbaikan penataan birokrasi di Pemkab Bekasi, meskipun jabatan Pj yang diembannya itu sangat berbeda dengan jabatan bupati definitiif. Namun saya sangat berharap Pj bupati dapat melakukan yang saat ini pelayanan publik yang buruk dari tahun ketahun di kabupaten Bekasi.” imbuhnya.
“Pj Bupati Bekasi H. Dani Ramdan harus mampu menempatkan pegawai yang menduduki pejabat eselon nanti sesuai dengan kompetensinya, track recordnya, daftar urutan kepangkatannya, dan yang terpenting jangan sampai ada transaksional dan harus dihilangkan, karena buruknya pelayanan publik di kabupaten Bekasi berawal dari penempatan pejabatnya dengan adanya transaksional sehingga yang menjadi kompetensi, track recordnya di kesampingkan dan ini lah kita lihat pelayanan publik dan pembangunan dari tahun ke tahun buruk,” ujar Gunawan.
Terkait rotasi dan mutasi penempatan jabatan yang tidak sesuai kompetensinya dan bidangnya, Mbah Gun mengatakan, “mutasi dan rotasi yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya harus jadi evaluasi, jika dalam kajian dan analisa ditemukan pejabat yang menduduki posisi jabatan sekarang yang tidak sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya, dan disiplin ilmu yang di dapat, lebih baik di kembalikan di posisi semula dan yang kosong diisi dengan pejabat yang sesuai dengan kompetensinya,” imbuh nya.
“Untuk menuju ke arah yang lebih baik saat ini harus dilakukan rotasi mutasi penempatan yang sesuai, karena menurut saya dengan bahasa frontalnya saya sebut “Revolasi Birokrasi” bukan lagi reformasi birokrasi karena saya menilai birokrasi di Kabupaten Bekasi sudah “akut” sehingga para pejabat yang duduk saat ini tidak memiliki komitmen ke Bekasian dan melayani masyarakat Kabupaten Bekasi, tapi mereka memikirkan bagaimana agar modal mereka bisa.
Dan saya yakin PJ.Bupati H. Dani Ramdani bisa melakukan hal tersebut dalam hal ini refomasi Birokrasi karena saya tau trek recordnya, untuk memperbaiki Kabupaten Bekasi khusus nya dalam pelayanan publik yang berawal dari penempatan pejabat pejabat yang sesuai dengan kompetensinya.
“Miris.. salah satu nya Perbup tentang peluang dan kesempatan kerja, yang sudah ada tidak bisa di maksimalkan oleh Disnaker kabupaten Bekasi yang harus di genjot. Lalu pembangunan insfratuktur jalan yang saat ini masih berkutat membangun banyaknya ruas jalan bukan membangun kualitas jalan, karena kualitas jalan penting klo dua tahun rusak lagi kan jadi problem,” tambahnya.
“Juga dalam bidang pariwisata yang kurang diperhatikan, jangankan Pariwisata punya pemerintah, yang di bangun oleh masyarakat saja tidak di perhatikan, padahal banyak yang bisa di bangun untuk potensi pariwisata seperti situ situ, pantai, tetapi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi tidak mempunyai inovasi.” cetusnya.
Harapan saya selaku warga kabupaten Bekasi” PJ.Bupati Bekasi segera di lakukan rotasi mutasi agar pelayanan publik dapat berjalan maksimal, pemulihan ekonomi berjalan dan penanganan pandemi corona di Kabupaten Bekasi berjalan maksimal, pungkas Mbah Gun yang juga Ketua Umum Sniper.(SS)
