PALEMBANG, (BPK).- Sejak kepemimpinan persiden era jokowi
Raja-raja kecil daerah khusunya Diwilayah Sumsel .menjamur tumbuh. Subur kasus tindak pidana korupsi berjemaah Psalnya ALI SOPYAN Wakil ketua Umum Iwo indonesia menyikapi adanya hasil LHP BPK.RI. SUMSEL Yang diduga. Banyak bagi bagi. Ampau. Haltersebut. Dapat dilihat dari LHP BPK. Pelaksanaan Perubahan Kontrak Belum Memadai dan Indikasi Pemecahan
Kontrak atas Pekerjaan Sejenis
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan Belanja Daerah Tahun 2022
sebesar Rp10.426.397.636.784,00 dengan realisasi sampai dengan
31 Desember 2022 sebesar Rp9.663.635.876.750,69 atau 92,68% dari anggaran.
Realisasi tersebut diantaranya untuk Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa yang
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas PKP),
Sekretariat DPRD, dan Dinas Pendidikan. Pemeriksaan secara uji petik atas paket
pekerjaan pada Dinas PKP, Sekretariat DPRD, dan Dinas Pendidikan diketahui
permasalahan sebagai berikut.Perubahan Lokasi dan Desain Pekerjaan pada Dinas PKP Tidak Dituangkan
Dalam Adendum Kontrak Pekerjaan
Dinas PKP menganggarkan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat sebesar Rp68.876.543.915,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp60.063.572.310,62 atau sebesar 87,20% dari anggaran. Realisasi tersebut
diantaranya untuk kegiatan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat berupa Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU).
Pembangunan PSU Permukiman Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir (Kab.
OKI) dilaksanakan oleh CV DAS dengan kontrak Nomor 695/SPK/
CENGAL/BP/DPKP-SS/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan kontrak sebesar
Rp398.914.176,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender
terhitung tanggal 30 Juni sampai dengan 27 September 2022. Pekerjaan tersebut
menambah waktu pelaksanaan selama 60 hari sehingga batas waktu pelaksanaan
berakhir tanggal 26 November 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan
telah diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST)/Provisional
Hand Over (PHO) Nomor 104/BAST/CENGAL/DPKP-BP/XI/2022 tanggal 25
November 2022. Adapun realisasi keuangan pekerjaan sebesar Rp378.968.467,00
atau 95,00% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
13707/SP2D/1.04.01.01/2022 tanggal 26 Desember 2022.
Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen kontrak pekerjaan menunjukkan terdapat
pelaksanaan pekerjaan yang mengalami perubahan lokasi pekerjaan dari yang
disepakati dalam kontrak. Hasil permintaan keterangan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menunjukkan
bahwa perubahan lokasi karena akses untuk melaksanakan pekerjaan tidak dapat
dilewati sehingga dilakukan perubahan penanganan ruas jalan. Namun, KPA dan
PPTK mengakui bahwa perubahan penanganan ruas jalan berupa perubahan ruas
jalan tersebut tidak dilakukan justifikasi teknis karena tidak terdapat perubahan
volume pekerjaan dari kontrak.
b. Terdapat 41 Paket Pekerjaan pada Sekretariat DPRD di Lokasi yang Sama
dengan Pekerjaan Sejenis yang Tidak Dilakukan Konsolidasi
Sekretariat DPRD menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp10.985.190.700,00
dan telah direalisasikan sebesar Rp10.826.394.950,00 atau sebesar 98,55% dari
anggaran. Realisasi tersebut diantaranya untuk kegiatan Belanja Modal Rumah
Negara Golongan I berupa pembangunan/rehabilitasi gedung.
Pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut diketahui terdapat 41 paket pekerjaan yang
menggunakan mekanisme pengadaan langsung sebesar Rp7.636.738.450,00. Paket
pekerjaan tersebut merupakan usulan Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum,
Kasubbag Perlengkapan, dan Kasubbag Rumah Tangga pada Sekretariat DPRD
dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 1.8 Jumlah Paket Lokasi Berd
Rincian paket pekerjaan yang berdekatan dengan tipe pekerjaan
pembangunan/rehabilitasi gedung tetapi tidak dilakukan konsolidasi atau
penggabungan paket pekerjaan/kontrak terdapat. (Red)
