OGAN ILIR, (BPK).- Ali Sopyan Wakil ketua umum Iwo Indonesia. Mendesak pihak KPK.RI. Dapat segera turun tangan dengan menjamurnya kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Sumatera Selatan .pasalnya 9 Anggota DPRD Kab.Ogan Ilir Sumatera Selatan Rp 15.227.830.633.00. ironsnya 9 Orang anggota DPRD Terdapat belum mengembalikan kerugian Uwang negara. Haltersebut. belum mengembalikan uang perjalanan dinas sebesar Rp 3,7 miliar. Hal ini diketahui dari temuan BPK sebesar Rp 5,1 miliar. Namun dari total itu sudah dikembalikan DPRD Ogan Ilir kepada negara sebesar Rp 1,4 miliar. Sekretaris DPRD Ogan Ilir, Mukhsinah mengatakan sisa pengembalian dari temuan BPK tersebut sebesar Rp 3,7 miliar.
“Sekarang (sisa pembayaran) tinggal Rp 3,7 miliar,” kata Mukhsinah di kantor DPRD Ogan Ilir, Tanjung Senai, Selasa (24/10/2023).
Menurut dia, dari total 40 anggota DPRD Ogan Ilir terdapat 9 orang anggota yang belum melunasi pembayaran temuan BPK tersebut.
Namun Mukhsinah menolak menyebutkan nama dan asal partai ke sembilan anggota dewan tersebut.
Mukhsinah menegaskan bahwa sudah ada upaya untuk melunasi pembayaran, meskipun secara bertahap.
“Kalau dibilang masih ada yang belum bayar, itu salah. Sebetulnya (seluruh anggota DPRD Ogan Ilir) sudah bayar semua, tapi memang belum lunas,” jelad Mukhsinah.
Dilanjutkannya, Sekretariat DPRD Ogan Ilir berkewajiban mengimbau, mengingatkan para anggota dewan untuk melunasi temuan BPK tersebut. Peringatan disampaikan setiap bulan melalui surat yang ditujukan kepada anggota dewan bersangkutan.
“Selalu kami peringatkan. Setiap ada yang bayar, kami laporan ke Inspektorat Ogan Ilir,” kata Mukhsinah. Sekretaris DPRD Ogan Ilir, Mukhsinah.
Ditemukan Hal Tak Wajar, Tiket ASDP, Tiket Pesawat Sampai Bill Hotel Diduga Fiktif
Sebelumnya, tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumsel mendapati sejumlah modus perjalanan dinas fiktif yang dilakukan ASN maupun Anggota DPRD Ogan Ilir.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, konfirmasi dan wawancara dengan pelaksana perjalanan dinas menunjukkan terdapat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Tim BPK Sumsel melakukan penelusuran ke sejumlah pihak seperti ASDP (Penyeberangan), maskapai penerbangan Lion Air, dan hotel. Dari penelusuran itu, terdapat bukti Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp15.227.830.633,00.
Hasil konfirmasi dari ASDP menyatakan bahwa nama/kode booking/nomor polisi yang tertera dalam bukti pertanggungjawaban tidak terdapat dalam database ASDP;
Hasil konfirmasi maskapai penerbangan Lion Air diketahui nama dan kode booking penerbangan dengan status not used. Konfirmasi lebih lanjut dengan pihak maskapai menyatakan not used dalam istilah penerbangan adalah tidak terbang; dan
Hasil konfirmasi terhadap 40 hotel tempat pelaksana perjalanan dinas menginap menunjukkan bahwa tidak terdapat pemesanan hotel dengan bill hotel dan itinerary/order ID sesuai dengan nama pemesan/nama hotel yang ada dalam database. Selain itu, pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya kepada tim selama masa klarifikasi dari tanggal 6 s.d. 18 April 2023.
Pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai hari pada surat tugas sebesar Rp771.408.444,00 Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban, foto-foto kegiatan, konfirmasi kepada maskapai penerbangan dan hotel menunjukkan terdapat pelaksanaan hari perjalanan dinas tidak sesuai dengan hari pada surat tugas, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas uang harian, uang representasi, dan uang hotel sebesar Rp771.408.444,00. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada 40 hotel tempat pelaksana perjalanan dinas diketahui terdapat kelebihan pembayaran hotel sebesar Rp1.727.236.278,60, karena beberapa alasan.
Pertama, bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak terdapat pemesanan hotel dengan bill hotel dan itinerary/order ID sesuai dengan nama pemesan/nama hotel yang ada dalam database. (Red)
