Ini Tanggapan LQ Indonesia Law Firm Untuk Kabid Hukum Polda Banten
TANGERANG –Berita Pemberantas Korupsi.com
Kabid Humas dan Media LQ Indonesia Law Firm, Sugi menanggapi Kabid Hukum Polda Banten, Kombes Pol. Drs. Achmad Yudi Suwarso yang menyarankan Kuasa hukum para tersangka TS (37) dan MS (34) yakni Advokat dari LQ Indonesia Law Firm fokus pada materi gugatan, Selasa (21/12/2021).
Selain itu, Sugi juga menyikapi tudingan Kabid Hukum Polda Banten, Kombes Pol. Drs. Achmad Yudi Suwarso, bahwa LQ Indonesia Law Firm berfantasi dengan membangun opini seolah – olah petugas Kepolisian menyerbu ruang persidangan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.
“Gelaran persidangan Prapradilan tidak ada dengan urusan massa atau bisa berpotensi terjadi benturan antar massa atau gangguan keamanan, sehingga tidak perlu menerjunkan puluhan personil atau anggota Kepolisian ke Pengadilan. Tujuannya apa? Apalagi infonya mau menemui KPN, apakah Kabid Hukum Polda Banten tidak tahu pihak berperkara dilarang menemui Pihak Pengadilan, Justru kalo Polda Banten sudah siap untuk apa turunkan puluhan anggota Polda dan polres?” ujar Sugi.
Menjadi wajar, sambung Sugi, jika berkembang opini atau praduga bahwa institusi Kepolisian tengah menciptakan pressure terhadap pihak Pengadilan yang lagi menyidangkan perkara Praperadilan terhadap kinerja Institusi Kepolisian dalam proses hukum yang diduga melanggar HAM, yang dilayangkan LQ Indonesia Law Firm.
“Kalau LQ Indonesia Law Firm dituding berfantasi dengan membangun opini seolah – olah petugas Kepolisian menyerbu ruang persidangan di PN Tangerang sebaliknya Kepolisian juga jangan terlalu oper menurunkan puluhan anggota Kepolisian ke Pengadilan,” sindir Sugi.
Kaitan persoalan fokus, lanjut Sugi, materi gugatan sudah diajukan ke Pengadilan, salah satunya, Pasal 103 UU mereka menyebutkan bahwa, Pasal 100 hingga 102 adalah delik aduan, sehingga hanya korban atau pihak berkepentingan yang berhak mengajukan laporan polisi, Radius Simamora.
“Dengan memproses aduan Radius Simamora, Polda Banten sudah melanggar Pasal 1 angka (25) KUHAP jo Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015. Dimana tidak fokusnya, karena aturan hukumnya ada, kecuali tidak ada,” tegasnya.
Kedua, kata Sugi, adanya pelanggaran Hukum Formiil, KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jo Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 kewajiban pihak penyidik untuk memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
“Dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban pelapor. Itu kata KUHAP, bukan kata LQ Indonesia Law Firm. Alasan Polisi tidak memberikan SPDP tertuang dalam jawaban Termohon, karena tidak ada sanksi dan akibat hukum tidak memberikan SPDP. ini copy surat jawaban Polda Banten, saya berikan agar media dan masyarakat baca. Polisi minta Masyarakat menaati hukum dan menangkap para pelanggar hukum, namun Kepolisian malah terang-terangan membela oknum polisi pelanggar aturan hukum dengan alasan tidak ada sanksi hukum. Coba masyarakat nilai, ini Wajah Institusi POLRI jaman NOW.” ungkap Sugi menegaskan.
Dalam kasus ini, lanjut Alfan, Polda Banten tidak pernah memberikan SPDP yang menjadi hak para pemohon yang bisa dibuktikan adanya rekaman pembicaraan dengan petugas Polres Kota dan Kejari Tangerang yang menyatakan tidak pernah menerima SPDP.
“Pasal 109 ayat 1 KUHAP sudah jelas mengatur kewajiban penyidik sebagai sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak, karena ini perintah Undang-Undang. Kita sebagai penegak hukum berpatokan kepada aturan hukum yang ada, bukan mau gaya-gayaan dan pamer kekuasaan.” pungkasnya.
LQ Indonesia Law firm tidak merasa penting untuk menurunkan kekuatan massa ke PN Tangerang, karena LQ percaya Hakim dan Ketua PN Tangerang akan jalankan tugas mereka sebagai “wakil Tuhan”, jadi LQ tidak ikuti langkah Polres dan Polda Banten yang turunkan puluhan Anggota POLRI ke PN, itu gaya lama “Oknum ormas” kok malah ditiru Polda Banten yah, apalagi melanggar PPKM. Jangan sesatkan masyarakat dengan pemberitaan seolah Kuasa hukum membangun opini karena tidak siap, justru LQ Indonesia Lawfirm sangat siap dan ingin agar masyarakat tahu bagaimana kinerja Oknum POLRI dan bagaimana Atasan dan institusi POLRI melindungi para oknum. Ingat, NO VIRAL, NO JUSTICE, tutupnya.(SS)
Sumber : Lq Indonesia Law Firm
