Palembang,Berita Pemberantasan Korupsi (11/12/2021)
Bukan Rahasia Umum Lagi korupsi Dijajaran pemerintahan Pemkap Muara Enim yg kerap berurusan dengan pihak Tipikor bahkan KpK yg sudah berasil melibas sejumlah pejabat teras Pemkap muara Enim. Ironisnya Hal tersebut tidak menjadikan pelajaran Malah dianggap sebuah kebudayaan yang harus dilestarikan. para Sendikat gerombolan yg doyan meramopk uang APBD APBN.. Pasalnya bulan Oktober 2021 mencuwat kasus sukakelola dinas pendidikan yg menelan anggaran mencapai 24.000.000.000 yg akan di peruntukan untuk pembelian baju seragam anak anak pendidikan negri maupun Suwasta dinas pendidikan kab.muara Enim .Haji Zainal Arifin Hulap S.IP Korwil Wacht Relation of Corruotion . Penindakan dan pengawasan aset negara Republik Indonesia yg didampingi oleh Ali Sopyan Devisi DPP WRC Pengawasan dan penindakan Mendesak pihak jajaran Tiikor Mabes Polri agar dapat secepatnya bertindak untuk menyelamatkan dana Sebesar Rp 24. O00.000.000. milyar rupiah di Dinas pendidikan Kabupaten Muara Enim Sumatera bagian selatan (Palembang ) diduga keras dana tersebut di buat ajang Bancakan oleh gerombola sendikan Koruptor . Pengadaan / belanja PAKAIAN SERAGAM BATIK SISWA SD/MI NEGERI DAN SWASTA DAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK SISWA SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA TA 2021 dengan dinas pendidikan kabupaten Muaraenim saat ini sudah menjadi perhatian umum secara luas. Pasalnya Penandatanganan Kontrak 6 Oktober 2021 09:0015 Oktober 2021 16:00 Tidak Ada.
Hasil penelahan WRC Sumbagsel menyikapi adanya dana 24.000.000.000 anggaran pembelanjaan baju seragam putra putri pendidikan kab.muara Enim ada permainan pejabat Kong kalikong dengan pejabat atau penjahat bangsat Team V Pemburu Fakta Rajawali Haltersebut salah satunya mempertanyakan kejanggalan dalam proses lelangnya, yang di menangkan PT. Mikha Karya Utama beralamat Lorong Langgar No.79 20 Ilir DII Palembang , Dengan adanya temuan ini, kami simpulkan alamat Kantor di duga Fiktif, karena kantor yang di maksud hanya sebuah rumah tangga biasa yaitu tempat tinggal yang mana IMB nya harus berbeda kantor dan tempat tinggal . Kemudian dalam Paket proyek harusnya di pecah dua ( SD dan SMP sederajat swasta dan negeri ) dengan di buktikan adanya dua rekening berbeda antara SD dan SMP. Dengan Rekening yang berbeda pertama rekening SD 1.01.02.2.1.29.5.1.02.01.01.0039 Dan yang kedua rekening SMP 1.01.02.2.2.42.5.1.02.01.01.0039 juga adanya dua PPK yang berbeda, untuk SD Bapak H.ZAIBIN,S.Pd. M.Pd. Dan untuk SMP Bapak RAMLI SPd, Msi. Selanjutnya diduga telah terjadi pelanggaran Perpres Pasal 65 No.12 tahun 2021 yakni menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. Ada indikasi sumber dana tidak jelas APBD induk apa APBD perubahan, tapi kelihatanya APBD induk. APBD induk kenapa proyek ini tidak dilaksanakan awal-awal tahun agar penyedia barang/jasa tidak tergesah-gesah dalam mengerjakan atau menyediakan barang tersebut agar maksimal hasilnya dan tepat waktu.
Selanjutnya adanya penandatanganan Kontrak 6 Oktober 2021 – 15 Oktober 2021 diduga dengan waktu 80 hari kalender atau di akhir tahun dugaan kami proyek tersebut sudah diarahkan pada suatu perusahaaan yang memang sudah ada stok (ready stok) atau sudah siap dengan sefesipikasi yang tidak jelas dan juga dengan mengalakan peserta yang berkoperten dalam bidang ini, seperti sudah memiliki pabrik sendiri dan penawaran yang lebih rendah.
Kemudian apa alasannya pemenang lelang berada pada urutan ke 8 bukan pada urutan diatasnya yang penawarannya lebih murah atau rendah sehingga akan menghemat uang negara sesuai peraturan menteri keuangan.
Dalam pengumuman pemenang lelang tersebut kenapa hanya ada pemenang ke satu saja, siapa pemenang kedua dan ketiga sebagai cadangan.
Dari pengumuman pemenang lelang ini kami duga telah terjadi pelanggaran perpres dengan menentukan kreteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan tidak objek
Reporter : Ali Sopyan
