PURWAKARTA, (BPK).- Dinas Kesehatan tertutup terkait anggaran vaksin corona. Sebab, mereka enggan memberikan komentar ketika ditanyakan masalah bantuan dari Pemda tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemda Purwakata menarik sebagian besar anggaran publikasi media tahun 2021 untuk vaksin virus corona.
Pada dana perubahan tahun 2020, anggaran publikasi media sebesar Rp 1,5 miliar. Kini, hanya Rp 500 juta.
Hal tersebut diungkapkan Sekda Purwakata, Iyus Permana kepada media beritapemberantaskorupsi.com, Rabu (6/1/2021).
“Kami memperkecil anggaran publikasi dan dialihkan ke anggaran vaksin corona sebesar Rp 15 miliar,” katanya.
Walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah menganggarkan Rp 54,4 triliun, menurut Iyus masih kurang.
“Ya, ternyata tidak cukup, langsung edaran mendagri, pemda harus menyiapkan anggaran vaksin disimpan di anggaran BTT,” katanya.
Ketika dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan, terkait pos anggaran vaksin virus corona, Sekdis Rudi Hartono tidak bisa memberikan jawaban.
“Menurut pa kadis, kami tidak memberikan jawaban terkait masalah tersebut,” katanya.
Sementara itu, menurut informasi dari salah satu pejabat Dinas Kesehatan Purwakarta yang menyatakan bulum ada juknis dari pusat terkait anggaran vaksin.
“Info dari pusat belum ada juknis mana saja yang di cover pusat. Kalo alat vaksin akan diberikan pusat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP), Zaenal Abidin sangat menyayangkan sekaligus merasa prihatin atas perbedaan pernyataan pejabat Pemkab atas alokasi dana untuk vaksin tersebut.
Ketua KMP juga mengingatkan kepada pemangku kebijakan untuk arif bijaksana dalam mengahadapi wabah covid ini. Semua treatment dalam penanganan pasien terpapar covid, termasuk vaksin harus sudah lolos uji klinis.
“Rakyat tidak boleh menjadi uji coba, nyawa rakyat sangat berharga dan harus dijaga.,” ujarnya. (Vans)
