Palembang, BPK.com – Ali Sopyan Devisi Pengawasan dan Penindaka Aset Dan Keuwangan Negara Republik Indonedia DPP Watch Relation Off Corruption ( WRC ) mendesak pihak jajaran Polda Sumsel untuk segera bertindak .dengan adanya ke bocoran 24 MELYAR di Dinas PUPR Pemkot Palembang yang diduga keras ada maling berteriak maling sehingga inspektorat menjadi Maan ompong .
Ironisnya hal tersebut menjadi bola pompong . Pasalnya kasus kerugian negara yang mencapai 24 milyar tersebut kini tersisa 13 Melyar Rupiah menurut Ali Sopyan Devisi Pengawasan dan DPP WRC dengan suwara lantang dan tegas dana 13 Melyar tersebut sangat berarti bagi wong cilik . Ironisnya kasus tersebut belum tersentuh hukum .Sehingga kasus tersebut menjadi pembicaraan buah bibir Rakyat.
Membidik kinerja Inspetorat Kota palembang’ yang di duga menjadi macan ompong alias mandul ‘ jelas hal ini mengundang tanda tanya besar di kalangan awak media dan lembaga swadaya mesyarakat di muka bumi ini dan bukan muka tembok. Kasus tersebut berawal dari hasil temuan BpK. Ri. Perwakilan Sumsel.
Ali Sopyan dengan adanya kasus tersebut Langsung menghubungi ARIE CHANDRA SH.. Ketua Umum WATCH RELATION OF CORRUPTION . PENGAWAS ASRT DAN KE UWANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA . Lanjut ARIE CHANDRA DPP WRC Dengan tegas mengatakan bila hal tersebut bernar adanya kerugian negara yang mencapai. 13 Melyar giring kasus tersebut sampai ke pengadilan . Yang jelas kasus tersebut akan saya serahkan Ke KPK.RI. Tandes Arie Chandra .SH. Team V Pemburu Fakta Rajawali news Grup
yang ada di kota Palembang khususnya terkait dugaan ini tim investigasi WRC PAN-RI menurunkan tim Lembaga WRC PAN-RI untuk investigasi langsung kelapangan guna menyikapi dugaan ini ‘ pada Rabu (15/4/2024)
Melansir dari beberapa media masa yang telah terbit sebelumnya Inspektorat kota Palembang gencar menagih uang pengembalian kerugian negara kepada kontraktor rekanan PUPR ucap kontraktor N jasa rekanan Pemkot Palembang. (25/1) “Kami ni ibarat sudah jatuh tertimpa tangga dengan tagihan inspektorat kepada kami atas perintah BPK”, ucap kontraktor N yang tidak ingin disebutkan namanya.
“Kami sudah mengeluarkan uang beli proyek dan biaya admin lebih dari 25 dari nilai kontrak belum lagi untu membayar PPN dan PPH”, lanjutnya.
“Kalau kami juga harus mengembalikan uang negara atas pekerjaan tidak sesuai speks kami tidak punya uang lagi”, jelas kontraktor itu. “Kami tidak mau mengurangi volume dan speks kontrak kalau setoran tidak terlalu besar atau di bawah 2596”, lanjutnya. “)
“Kalau tidak setor 25 % kami tidak akan dapat pekerjaan dan tidak dapat mencairkan dana kontrak kami”, kata kontraktor itu.
“Tolonglah inspektorat tagih juga kepada orang Dinas yang terima uang kami minimal bagi dua kerugian negara”, pinta kontraktor itu.
“Ini bukan gratifikasi tapi pemerasan kepada kami oleh oknum dinas PUPR dan kalau di tekan terus kami akan lapor dugaan pemerasan oleh ASN PUPR Kota Pelembang””, ujarnya.
“Siapa galak maling volume dan kualitas kalau cukup dana untuk pengerjaan tapi karena potongan besar bagaimana kami berkerja”, tutup kontraktor itu.
Konfirm ke inspektorat kota Palembang di dapat jawaban “Dari total kerugian negara 24 milar tinggal 13 miliar, dan ini terus kita kejar dan progres nya sdh baik”
“Baik pokit anggota dewan juga di kejar dan pihaknya sdh sering melakukan koordinasi dengan PPk”, lanjut inspektur
“Kita tidak ingin PPK dan pihal ketiga berurusan dengan Kejaksaan ke ranah hukum”, ucap Kepala Inspektorta kota Palembaang
Menutup konfirm Kepala inspektorat menyatakan “Dan ada juga PPK yang membantu mengembalikan uang tersebut”,
Dari uraian di atas Watch Relation Off Corruption WRC PAN-RI tidak bisa menutup mata sebagai lembaga yang bergerak di pengawasan dan penindakan Aset negara Watch Relation Off Corruption WRC PAN-RI Sumatera Selatan melalui Divisi Pengawasan Dan Penindakan WRC PAN-RI. Akan melalukan investigasi secara Langsung
Red
