PRABUMULIH, (BPK).- Ali Sopyan pimpinan Team V Pemburu Fakta. Rajawali akan mengerahkan anggota ya untuk mengungkap jaringan sendikat koruptor di lingkungan pemkot Prabumulih yang sipatnya merugikan Keuwangan Negara dapat dikenakan sangsi pidana korupsi tegas Ali Sopyan .Pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Belanja ATK sebesar Rp2.160.688.000,00 dengan realisasi sebesar Rp523.965.716,00 atau sebesar 24,25% dari anggaran.
Selain itu terdapat Belanja Cetak yang dianggarkan sebesar Rp526.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp376.391.200,00 atau 71,42% dari anggaran.
Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban Belanja ATK dan Cetak pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa terdapat belanja ATK sebesar Rp145.134.000,00 dan belanja cetak sebesar Rp4.000.000,00 pada Toko ATSw yang pelaksanaan belanjanya tidak dilakukan oleh PPTK kegiatan.
Kuitansi pembayaran hanya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran.Hasil konfirmasi pada Toko ATSw menunjukkan bahwa nota dan stempel toko
yang ada pada bukti pertanggungjawaban bukan merupakan nota dan stempel yang
dimiliki oleh Toko ATSw.
Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa
nota toko yang disampaikan merupakan nota yang dibuat dan ditulis sendiri oleh
Bendahara Pengeluaran.
Bukti pertanggungjawaban atas belanja tersebut dibuat oleh Bendahara Pengeluaran tanpa melalui pengajuan dari PPTK Kegiatan namun langsung disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
Bukti pertanggungjawaban tersebut digunakan Bendahara Pengeluaran untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja dalam rangka serah terima jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah purna tugas kepada Plt.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Permintaan keterangan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah purna tugas dan tidak mengetahui perihal transaksi tersebut.
Seluruh bukti pertanggungjawaban
ditandatangani agar proses serah terima jabatan dapat dilaksanakan.
