KEPAILITAN MENJADI MOMOK DALAM SITUASI PANDEMIK, INI PANDANGAN HUKUM PAKAR LQ INDONESIA LAWFIRM.
Jakarata – Berita Pemberantas Korupsi.com
Dengan suasana pandemi covid 19 saat ini, tidak hanya menghantam sektor kesehatan manusia, akan tetapi sangat berdampak buruk juga pada sektor perekonomian. Sangat banyak usaha yang mengalami keadaan kesulitan keuangan (financial distress), baik usaha kecil menengah maupun industri besar, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) mengalami keadaan tersebut. Kesulitan keuangan yang dialami pelaku usaha tentunya berimplikasi pada kelangsungan usahanya, sehingga hal ini sangat berpotensi menyebabkan gagalnya pelaksanaan kewajiban dari pelaku usaha kepada kreditornya. Kelalaian pemenuhan kewajiban pelaku usaha atau Debitor kepada Krediturnya, secara sederhana dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi, karena kegagalan tersebut merupakan ketidaksengajaan dan diluar kehendak pelaku usaha atau Debitur. Namun, ketika dilihat dari kacamata hukum, maka hal tersebut merupakan suatu celah bagi Kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur yang lalai malaksanakan kewajibannya.
Menurut pengamat hukum, Adi Gunawan, S.H., M.H. dari LQ Indonesia Lawfirm, Banyak perusahaan yang dimohonkan pailit ke pengadilan niaga dan berakhir dinyatakan pailit, karena pelaku usaha tidak paham dengan kepailitan itu sendiri. “kebanyakan dari mereka pusing setelah dijelaskan apa dan bagaimana itu kepailitan serta dampaknya, sayangnya mereka baru konsultasi ketika sudah dinyatakan pailit, harusnya mereka konsultasi sebelum dinyatakan pailit atau pemeriksaan permohonan pailit berlangsung”, pungkasnya.
Adi menghimbau kepada para pemilik bisnis yang mengalami kesulitan di masa pandemik bisa menghubungi LQ Indonesia Lawfirm di 0817-489-0999 untuk berkonsultasi, karena pentingnya konsultasi untuk membantu sebuah bisnis terlepas dari pailit dan jeratan hukum pidana.
Ancaman kepailitan pada dasarnya menakutkan bagi setiap orang bahkan perusahaan raksasa sekalipun. Hal ini disebakan karena sejak putusan pailit diucapkan semua kewenangan Debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator (vide Pasal 24 jo Pasal 69 UU Kepailitan). Dengan demikian, sangat beralasan jika banyak pelaku usaha berupaya keras menghindari kepailitan tersebut.
Nah bagaimana jika Debitur yang kesulitan keuangan kemudian lalai melaksanakan kewajibannya kepada Krediturnya, tetapi tidak mau jatuh pailit, apakah ada upaya yang dapat dilakukan sehingga Debitur tidak jatuh pailit dan tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya?
Upaya yang dapat dilakukan Debitur adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur”. Permohonan PKPU tersebut harus dilakukan oleh Advokat sesuai dengan Pasal 224 UU Kepailitan. Selain itu, apabila permohonan pailit sudah terlanjur dimohonkan oleh Kreditur, Debitur juga dapat keluar dari ancaman kepailitan tersebut dengan mengajukan permohonan PKPU saat pemeriksaan permohonan pailit diperiksa (Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan), tutup Adi Gunawan, pengamat hukum dan Anggota LQ Indonesia Lawfirm.(SS)
