Kuningan, Beritapemberantaskorupsi.com – Penggantian mendadak Pj Bupati Kuningan, Iip Hidajat, oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Keputusan tersebut dianggap merusak tatanan pemerintahan daerah, demokrasi, dan partisipasi publik. Kritikan ini muncul setelah adanya surat permohonan pencopotan yang diajukan oleh tiga partai politik pendukung Calon Bupati, Dian Rachmat Yanuar, yaitu Golkar, Gerindra, dan Nasdem.
Uha Juhana, Ketua LSM Frontal, menyatakan bahwa tindakan Kemendagri yang langsung merespons surat tersebut tanpa konfirmasi atau konsultasi dengan DPRD Kuningan sangatlah keliru. “Seharusnya ada proses monitoring, evaluasi, dan penilaian objektif atas kinerja Pj Bupati Iip Hidajat, yang hanya tersisa satu bulan masa tugasnya,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang diambil tanpa informasi yang benar dapat menciptakan polemik di masyarakat Kuningan.
Uha juga menyoroti bahaya jika setiap ketidaksukaan terhadap pejabat publik dapat dengan mudah dijadikan alasan untuk penggantian.
“Jika ini dibiarkan, fungsi DPRD dan inspektorat daerah akan dipertanyakan. Buat apa ada lembaga resmi yang mengawasi jalannya pemerintahan jika tidak dipakai?” tanyanya.
Lebih lanjut, Uha mencatat bahwa surat aduan tersebut mengandung unsur ketidakadilan dan cenderung tendensius. Ia mengungkapkan keprihatinan atas nasib Iip Hidajat, yang harus menghadapi situasi ini menjelang akhir masa jabatannya.
“Kasihan Pak Iip, satu bulan menjelang pensiun malah dihabisi, bukan diapresiasi. Tentu tidak mungkin seseorang hanya salah terus,” tambahnya.
Uha juga mengingatkan bahwa banyak masyarakat Kuningan yang menghargai gaya kepemimpinan Iip Hidajat yang ramah dan kolaboratif.
Ia menegaskan, “Jangan sampai kebencian terhadap seseorang membuat kita bertindak tidak adil. Masyarakat Kuningan sudah cerdas dan tahu siapa yang merancang APBD Kuningan tahun 2024.”
Dengan situasi yang memanas ini, Uha Juhana mengingatkan bahwa senjata politik yang digunakan untuk menyerang bisa berbalik menjadi “senjata makan tuan.” Semua tindakan akan berimplikasi pada reputasi dan citra masyarakat Kuningan secara keseluruhan. ( Ka – Biro GUNTUR )
