PURWAKARTA, BPK.- Pemda Purwakata membayar Hotel Aruni Rp 100 juta untuk isolasi pasien orang tanpa gejala (OTG). Hal tersebut menuai kritik publik.
Sebab, dipilihnya hotel milik mantan anggota DPRD Purwakata, Mesakh ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP), Zaenal Abidin kepada media BPK, Senin (19/10/2020).
“Dipilihnya Hotel Arumi sebagai tempat isolasi OTG dengan dana besar oleh Dinas Kesehatan Purwakata, saya nilai pemborosan anggaran. Selain itu, rentan korupsi,” katanya.
Zaenal memberikan saran lebih baik jika tempat pasien OTG diberlakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.
“Dengan isolasi mandiri di rumah dan pasien mendapatkan bantuan untuk kebutuhan keluarga, pasti lebih bermanfaat. Untuk menjaga keamanan, pasien yang diisolasi diawasi oleh tim kesehatan dan pihak desa,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Dinas Kesehatan, Deni Darmawan menjelaskan, dipilihnya Hotel Aruni sudah ada kajian dan analisa.
“Wisma Maracang hanya ada 6 kamar, menampung 14 orang, pasien OTG melonjak, 40 -50 orang. Resiko penularan tinggi di rumah dan masyarakat sekitar kalau tidak diisolasi. Terpilih Aruni setelah sudah beberapa hotel yang sudah kami pilih. Tadinya mau Harper, tapi biaya untuk menyewa seluruh kamar pasti lebih besar, dan manajemen Hotel Harper belum mengizinkan. Kemudian Hotel Panorama dan Hotel Ciwareng masih belum layak,” tutur Deni.
Ketika disinggung jumlah pasien OTG yang dirawat di Aruni, Deni mengaku tidak hapal.
“Tapi semuanya sudah melebihi kapasitas, yakni 21 kamar,” ujarnya.
Terkait realisasi anggaran Rp 100 juta, Deni menjelaskan, dana tersebut diperuntukkan untuk sewa seluruh kamar berikut penggunaan fasilitas Hotel Aruni.
“BTT (belanja tidak terduga) Dinkes kan diperiksa oleh inspektorat dan kejaksaan. Sekarang sedang di periksa BPK,” katanya. (Vans)
